Polemik Izin Florawisata Santerra Malang: Ketika Keindahan Berbentur Regulasi

Arrayatravelindo.com Assalamualaikum sobat jalan-jalan! Semoga hari ini penuh berkah. Di artikel ini. Mari kita kupas tuntas tentang Peristiwa, blog yang sedang trending. Pembahasan mengenai Peristiwa, blog Polemik Izin Florawisata Santerra Malang Ketika Keindahan Berbentur Regulasi. Pastikan kalian menyimak sampai akhir ya.

Di Balik Indahnya Bunga dan Istana Warna-warni: Polemik Izin Florawisata Santerra De Laponte yang Menggemparkan

Wisata alam dan buatan di Indonesia tak pernah surut dari inovasi. Salah satu destinasi yang sempat mencuri perhatian dengan pesona bunga-bunga indahnya dan bangunan bergaya Eropa yang ikonik adalah Florawisata Santerra De Laponte di Malang, Jawa Timur. Dengan lanskap yang memanjakan mata dan beragam spot foto yang menarik, tempat ini menjelma menjadi magnet bagi wisatawan. Namun, di balik keramaian pengunjung dan gemerlap warna-warni, tersimpan sebuah isu serius yang kini menjadi perbincangan hangat: dugaan operasional tanpa kelengkapan izin yang sah. Polemik ini tak hanya mengguncang manajemen Santerra, tetapi juga memicu reaksi keras dari wakil rakyat di DPRD Kabupaten Malang.

Florawisata Santerra De Laponte, yang terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, memang menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Konsepnya yang memadukan keindahan flora dengan arsitektur ala luar negeri berhasil menciptakan daya tarik tersendiri. Namun, siapa sangka, dibalik popularitas yang telah terbangun selama kurang lebih enam tahun terakhir, operasional tempat ini ternyata diduga menyisakan banyak tanda tanya terkait legalitas perizinannya. Sebuah situasi yang ironis, mengingat industri pariwisata sangat bergantung pada kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dugaan Pelanggaran Izin yang Menjadi Sorotan Dewan

Dugaan adanya pelanggaran perizinan ini bukanlah isapan jempol belaka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, sebagai representasi suara rakyat, telah mengangkat isu ini ke permukaan dengan serius. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk segera mengambil tindakan tegas, bahkan sampai pada opsi penyegelan lokasi wisata tersebut. Desakan ini didasari oleh temuan-temuan konkret yang mengindikasikan bahwa Florawisata Santerra De Laponte beroperasi tanpa payung hukum yang memadai.

Ketiadaan Badan Hukum dan NPWP: Fondasi Bisnis yang Rapuh

Salah satu temuan krusial datang dari sebuah surat yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Surat dengan nomor S-227/KKP.1210/2025 yang bertanggal 14 Mei 2025 tersebut, secara eksplisit menyatakan bahwa Florawisata Santerra De Laponte tidak memiliki entitas hukum formal. Artinya, ia tidak terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi, dua bentuk badan usaha yang lazim dan diwajibkan bagi operasional bisnis berskala besar. Lebih jauh lagi, ketiadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi indikasi serius lain akan tidak patuhnya entitas ini terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebuah bisnis sebesar Santerra yang tidak memiliki NPWP tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan kewajiban fiskalnya.

Ekspansi Lahan Melebihi Batas Izin Bangunan dan Ketiadaan AMDAL

Selain permasalahan entitas hukum dan NPWP, DPRD juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemanfaatan lahan. Pada tahun 2019, Florawisata Santerra De Laponte memang telah mengantongi IMB. Namun, izin tersebut hanya dikeluarkan untuk pembangunan di area seluas 400 meter persegi. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ekspansi lahan yang signifikan, dari 400 meter persegi menjadi sekitar 3.6 hektar. Perluasan area operasional yang drastis ini jelas melebihi batas yang tertera dalam IMB awal, dan menimbulkan pertanyaan apakah perluasan tersebut telah mendapatkan izin susulan yang sah atau tidak.

Perbedaan mencolok antara luas izin dan luas operasional aktual ini merupakan pelanggaran serius. IMB berfungsi sebagai kontrol pemerintah daerah terhadap pembangunan dan penggunaan lahan, untuk memastikan kesesuaian dengan tata ruang dan keselamatan publik. Jika sebuah bangunan atau fasilitas diperluas tanpa penyesuaian izin, hal itu bisa berdampak pada berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga potensi bahaya yang tidak terdeteksi.

Tidak hanya itu, satu lagi temuan penting yang diungkapkan adalah ketiadaan izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau yang setara. Izin AMDAL adalah dokumen penting yang menilai dampak suatu proyek terhadap lingkungan hidup. Untuk proyek dengan skala 3.6 hektar, yang melibatkan pembangunan dan aktivitas wisata intensif, AMDAL adalah persyaratan mutlak. Ketiadaan izin ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap potensi dampak ekologis yang mungkin timbul dari operasional Florawisata Santerra De Laponte. Isu lingkungan menjadi semakin krusial di era sekarang, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi AMDAL bisa berakibat fatal bagi ekosistem sekitar dan masyarakat lokal.

Dampak dan Implikasi dari Kisruh Izin

Polemik izin ini tentu membawa dampak yang luas. Bagi Florawisata Santerra De Laponte sendiri, ini bisa berarti penghentian operasional sementara atau bahkan permanen jika tidak segera diselesaikan. Reputasi sebagai destinasi wisata yang populer bisa tercoreng, dan kepercayaan publik pun menurun. Sementara itu, bagi Pemkab Malang, kasus ini menjadi ujian penting dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa semua entitas bisnis beroperasi sesuai koridor hukum. Jika tidak ditindak tegas, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pelaku usaha lain untuk mengabaikan perizinan.

Bagi masyarakat sekitar, terutama para pekerja di Santerra dan pelaku UMKM yang bergantung pada keberadaan tempat wisata ini, ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran serius. Potensi PHK massal atau penurunan pendapatan bisa saja terjadi jika operasional dihentikan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini perlu dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan semua aspek, namun tetap mengedepankan penegakan hukum.

Rangkuman Poin Krusial Dugaan Pelanggaran

Jenis Dugaan Pelanggaran	Detail Temuan	Regulasi Terkait
Tidak Berbadan Hukum Resmi	Tidak terdaftar sebagai PT atau Koperasi.	UU Perseroan Terbatas, UU Koperasi, peraturan perpajakan.
Tidak Memiliki NPWP	Surat Ditjen Pajak mengonfirmasi ketiadaan NPWP.	UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pelanggaran IMB	IMB hanya untuk 400m², realisasi 3.6 hektar.	UU Bangunan Gedung, Perda IMB.
Ketiadaan Izin AMDAL	Tidak ada analisis dampak lingkungan untuk proyek besar.	UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Durasi Operasi Tanpa Izin	Diduga beroperasi tanpa izin lengkap selama 6 tahun.	Perda Penyelenggaraan Pariwisata.

Kasus Florawisata Santerra De Laponte menjadi pengingat penting bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun pemerintah. Bahwa popularitas dan keindahan visual saja tidak cukup. Kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan sebuah usaha, terutama di sektor pariwisata yang sangat rentan terhadap isu lingkungan dan sosial. Semoga polemik ini segera menemukan titik terang dan menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan destinasi wisata di Indonesia di masa mendatang, demi terwujudnya pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.